KONSEKUENSI KEBERADAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PEMBIAYAAN TERHADAP PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN
Oleh : Faizal
(dilarang mengutip tanpa menyebutkan sumbernya)
A. Konsekuensi keberadaan peraturan perundang-undangan di Bidang Pembiayaan Terhadap Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pembiayaan
Perjanjian sewa guna usaha (leasing), Anjak Piutang (Factoring), Modal Ventura dan pembiayaan konsumen sebagai perjanjian pembiayaan merupakan perjanjian yang berkembang dalam masyarakat. Perjanjian tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan yang mana tidak dapat dipenuhi oleh perjanjian yang diatur secara khusus dalam KUH Perdata. Perjanjian pembiayaan sebagaimana disebutkan di atas muncul sebagai konsekuensi dari dianutnya sistem terbuka dalam hukum perjanjian di Indonesia serta keberadaan asas kebebasan berkontrak sebagai asas yang berlaku universal.
Penerimaan sistem terbuka dalam hukum perjanjian dapat bermakna sebagai suatu pemberian kesempatan bagi pembuat perjanjian untuk menentukan sendiri aturan-aturan atau ketentuan hukum yang berlaku untuk perjanjian-perjanjian yang dibuatnya.[1] Adapun berdasarkan asas kebebasan berkontrak maka secara prinsip para pihak mendapatkan kebebasan dalam membuat perjanjian. Kebebasan tersebut terdiri dari kebebsan untuk Memutuskan apakah ia akan membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian, memilih dengan siapa ia akan membuat perjanjian, menentukan bentuk perjanjian, menentukan isi perjanjian dan menentukan cara membuat perjanjian.[2] Berdasarkan asas kebebasan berkontrak maka para pihak harus dalam keadaan bebas untuk membuat perjanjian sebagaimana pendapat Ewan Mckendrick bahwa:[3]
“Parties should be as free as possible to make agreement on their own terms without the interference of court or parliament and their agreement should be respected upheld and enforced by courts.”
Walaupun demikian KUH Perdata sebagai kitab yang memuat ketentuan-ketentuan umum mengenai perjanjian di Indonesia membatasi berlakunya asas kebebasan berkontrak. Pembatasan dilakukan melalui Pasal 1338 ayat (1) KUH perdata. Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap pihak bebas membuat perjanjian mengenai apapun dan dalam bentuk apapun selama perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata baik syarat subjektif maupun syarat objektif.
Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata merupakan ketentuan yang besifat memaksa (dwingend recht/ mandatory law) yang mana para pihak harus mentaati ketentuan tersebut agar perjanjianny dapat berlaku. Sebagaimana sesuai dengan tujuan hukum yang utama yaitu ketertiban, maka dengan adanya ketentuan Pasal 1320 KUH perdata yang memaksa maka diharapkan tercipta ketertiban para pihak dalam membuat perjanjian.
Sebab atau kausa yang halal sebagai syarat objektif sahnya perjanjian berfungsi sebagai pengontrol terhadap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Adapun yang dimaksud kausa yang halal dapat diketahui melalui penemuam hukum secara argumentum a contrario terhadap ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata. Menurut ketentuan tersebut yang termasuk sebab yang tidak halal atau terlarang adalah apabila bertentangan atau dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan baik. Sehingga dapat disimpulakn bahwa yang dimaksud kausa atau sebab yang halal adalah kausa yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik dan ketertiban umum. Untuk memenuhi syarat ke-empat tersebut, maka isi dari perjanjian para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik dan ketertiban umum.Hal tersebut berlaku bagi semua perjanjian termasuk perjanjian pembiayaan.
Dalam perjanjian pembiayaan baik sewa guna usaha, anjak piutang, modal ventura maupun pembiayaan konsumen, para pihak harus memperhatikan agar syarat sahnya perjanjian terpenuhi karena dengan demikian perjanjian tersebut dapat berlaku dan mengikat kedua pihak. Salah satu yang perlu di perhatikan adalah adanya peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kegiatan pembiayaan. Walaupun sebagian besar isi dari peraturan perundang-undangan tersebut bersifat adminsitratif yaitu berkenaan dengan tata cara pendirian dan perizinan perusahaan pembiayaan serta berkenaan dengan pengenaan pajak atas kegiatan pembiayaan akan tetapi ternyata dalam terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai materi perjanjian pembiayaan selain itu terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat mempengaruhi keberadaan dan daya ikat perjanjian pembiayaan tersebut. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/kmk.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang membatasi penyertaan modal pada perusahaan patungan selama sepuluh tahun.
2. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan No. 634/ kmk.013/1990 Tentang Pengadaan Barang Modal Berfasilitas melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing) yang membatasi jangka waktu perjanjian leasing atas pengadaan barang modal berfasilitas sekurang-kurangnya 3 tahun;
3. Pasal 6 ayat (2) Keputusan Menteri Kuangan No. 1169/ 1251/ kmk.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) yang melarang lessee manyewagunausahakan kembali barang-barang modal yang disewa guna usaha kepada pihak lain.
Seperti telah diuraikan di atas, bahwa agar suatu perjanjian termasuk pula dalam hal ini perjanjian pembiayaan sebagai perjanjian yang berkembang di masyarakat mengikat maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Adapun salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kausa yang halal yang mana salah satunya adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.
Walaupun dalam Pasal 1337 disebutkan undang-undang, akan tetapi menurut penulis hal tersebut dapat pula diberlakuan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah seperti keputusan menteri keuangan apabila yang ada adalah peraturan perundang-undangan dimaksud. Dengan demikian maka perjanjian pembiayaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas.
Sebagai contoh adalah bahwa dalam perjanjian leasing dilarang dimuat klausul bahwa lesse diperkenankan untuk menyewagunausahakan objek leasing kepada pihak lain. Contoh lainnya adalah klausul dalam perjanjian modal ventura tidak boleh memuat ketentuan bahwa jangka waktu penyertaan modal dari perusahaan modal ventura dalam lebih dari sepuluh tahun. Apabila ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundag-undangan yang menyangkut isi perjanjjian pembiayaan tersebut dilanggar maka perjanjian pembiayaan tersebut batal demi hukum karena kausa yang halal sebagai syarat objektif sahnya perjanjian cacat.
Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan berkenaan kegiatan pembiayaan berkedudukan sebagai pedoman penyusunan perjanjian antara pihak-pihak dalam perjanjian pembiayaan. Selain itu pengaturan tersebut merupakan kontrol pemerintah terhadap perjanjian pembiayaan agar kegiatan pembiayaan terarah dan tertib dan sesuai dengan tujuan pemerintah dalam bidang perekonomian dengan membatasi pelaksanaan asas kebebasan berkontrak.
B. Perlindungan terhadap pihak yang dirugikan sebagai akibat dari perjanjian pembiayaan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan
Sebagaiamana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa agar suatu perjanjian pembiayaan mengikat dan berlaku, maka seperti pada jenis perjanjian lainnya, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Berkenaan dengan kausa yang halal, maka perjanjian pembiayaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan yang baik dan ketertiban umum.
Apabila isi suatu perjanjian pembiayaan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai kegiatan pembiayaan maka perjanjian tersebut cacat syarat objektif karena adanya kausa yang tidak halal atau terlarang berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata. Akibat dari cacat syarat objektif ini adalah bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum.[4] Perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1335 KUH perdata yang berbunyi:
“ Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”
Selain itu suatu perjanjian pembiayaan yang isinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat dikatakan illegal. Hal ini senada dengan pendapat Ewan Mckendrick yaitu:[5]
“a contract is illegal if it’s formation is expressly or implied prohibited by statue”
Terhadap perjanjian demikian maka pengadilan tidak akan menegakan atau menguatkannya.[6]
Konsekuensi selanjutnya dari batal demi hukum suatu perjanjian pembiayaan maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan para pihak harus mengembalikan kepada keadaan semula. Hal demikian berarti penerima pembiayaan harus mengembalikan seluruh pembiayaan yang telah diterima dari perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan harus mengembalikan seluruh uang yang diterimanya dari penerima pembiayaan.
Hal ini tentu dapat merugikan dan memberatkan penerima pembiayaan yang “tidak bersalah” karena hal ini akan mengganggu kegiatan usaha atau pemenuhan kebutuhannya. “Tidak bersalah” dalam hal ini maksudnya adalah pelanggaran tersebut dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dan atau ketidaktahuan penerima pembiayaan akan adanya peraturan perundang-undangan yang melarang perjanjian atau klausul-klausul tertentu dari perjanjian tersebut.[7]
Misalnya apabila suatu perjanjian leasing dinyatakan batal demi hukum, maka sebagai konsekuensi dari putusan hakim tersebut barang-barang modal yang sedang digunakan oleh lesse ditarik oleh lessor. Walaupun lesse akan mendapatkan kembali dana yang telah dibayarkannya sebagai lease payment tentunya hal ini akan mengganggu kegiatan usaha lesse karena ia harus mendapatkan pembiayaan dari pihak lain yang mana proses tersebut akan memakan waktu dan biaya serta dapat mengakibatkan kerugian karena kegiatan usaha terhenti sebagai akibat tidak adanya barang modal.
Dengan demikian maka walaupun perjanjian pembiayaan dengan kausa tidak halal tersebut dinyatakan batal demi hukum, tetapi pihak yang tidak bersalah harus dilindungi dari kerugian. Perlindungan tersebut misalnya berupa ganti kerugian dari pihak yang dinyatakan bersalah atau berupa penangguhan pengembalian kepada kondisi semula hingga pihak yang tidak bersalah mendapatkan pembiayaan dari pihak lain.
[1] Paulus J. Soepratignja, Teknik Pembuatan Akta Kontrak, Penerbit Universitas Atmajaya Jogjakarta, Jogjakarta, 2008, hlm. 7.
[2] Hal ini merupakan penafsiran yang semakin meluas dari kebebsan para pihak berkenaan dengan perjanjian sebagaimana dapat dilihat dalam Lastuti Abubakar, Transaksi Drivativ di Indonesia, Loc.cit
[3] Ewan Mckendrick.,Op.cit., hlm.1.
[4] Salah satu contoh kasus yang mana pihak penggugat meminta agar perjanjian yang dibuatnya dinyatakan batalnya demi hukum adalah kasus PT. Tripolyta Tbk pada tahun 2008. Penggugat meminta agar perjanjiann yang dibuatnya batal demi hukum karena perjanjian tersebut mengandung unsure trusts yang tidak dikenal bahkan bertentangan dengan sistem hukum di Indonesia yang tidak mengakui dualisme kepemilikan yaitu legal owner dan beneficial owner. Dapat dilihat pada Gunawan Widjaja, Transplantasi Trusts dalam KUH perdata, KUHD dan UU Pasar Modal Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 3-4.
[5] Ewan Mckendrick,Op.cit., hlm. 20.
[6] “As a general rule the courts will not enforce a contract which is illegal or which is otherwise contrary to public policy”, Ibid, hlm. 197
[7] Pelanggaran oleh perusahaan pembiayaan misalnya adalah apabila ternyata perusahaan pembiayaan tersebut tidak memiliki izin usaha dari menteri sebagaimana diwajibkan Pasal 10 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/kmk.013/1988, sedangkan ketidaktahuan penerima pembiayaan misalnya adalah dikarenakan perjanjian pembiayaan di antara perusahaan pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan perjanjian baku atau perjanjian standar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar